"RI Terlanjur Jadi Negara Penuh Siasat, Pertemuan Itu Mubazir"

Created on Thursday, 20 December 2012

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi memberikan apresiasi terhadap pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tokoh lintas agama yang dinilainya sangat baik sebagai bentuk silaturahmi.

"Sebagai sebuah silaturahmi, pertemuan tokoh-tokoh lintas agama di istana sangat baik, karena tidak ada silaturahmi yang tidak baik," kata Hasyim yang juga Presiden World Conference on Religius for Peace (WCRP) di Jakarta.

Hanya saja, tambah Hasyim, jika niat pertemuan itu untuk menyelesaikan masalah bangsa yang berat-berat maka "masih jauh panggang dari api".

"Karena Indonesia sudah terlanjur menjadi `tricky country` (negeri penuh trik) yang penuh trik-trik, siasat, dan rekayasa. Sehingga sesungguhnya hampir tidak ada masalah berat yang diselesaikan kecuali `seperti diselesaikan` sebagai spektrum dari politik pencitraan," katanya.

Jadi, lanjut Hasyim, pertemuan di istana itu bukan masalah pertemuan terbuka atau tertutup, karena pertemuan terbuka pun bukan jaminan.

"Pembahasan terbuka tentang Bank Century oleh DPR RI selama dua bulan nonstop melalui televisi yang bermula semangat melalui jargon `marilah kita buka seterang terangnya` berakhir dengan kalimat `marilah kita tutup segelap-gelapnya` dan semua anggota parlemen mengamininya," kata Hasyim.

Kasus Gayus Tambunan yang sesungguhnya masalah pajak, kata pengasuh Pesantren Al Hikam Malang dan Depok itu, kini bergeser ke masalah paspor.

"Rakyat tidak mungkin mampu berbuat yang berarti, karena dimiskinkan oleh sistem kapitalisme liberal yang absolut sehingga ada ketergantungan absolut pada kekuasaan dan pemegang uang," katanya.

Oleh karena itu, kata Hasyim, rakyat sebaiknya menunggu tindak lanjut pertemuan itu sekaligus menilai apakah yang hadir di istana itu pemuka agama atau pengurus agama.

"Pemuka agama tidak lagi perlu kemasyhuran karena tujuannya hanya keluhuran, sedangkan kapasitas pengurus perkumpulan agama isi ranselnya masih aneka rasa," katanya.

Namun demikian, tambah Hasyim, pertemuan di istana itu tetap harus diapresiasi, karena tokoh agama berkewajiban menyampaikan sesuatu yang manis maupun pahit.

Menurut Hasyim, pertemuan itu, hanya sebagai spektrum dari politik pencitraan. Jadi, bukan masalah pertemuan di istana itu terbuka atau tertutup.

"Terbuka pun bukan jaminan. Misalnya, masalah Gayus yang sesungguhnya masalah pajak bergeser ke masalah paspor," terangnya.

Dia menambahkan, rakyat tidak mungkin mampu berbuat yang berarti karena dimiskinkan oleh sistem kapitalisme liberal yang absolut sehingga ada ketergantungan absolut pada kekuasaan dan pemegang uang.

"Demokrasi dalam kondisi ini akan menjadi industri. Kita lihat saja apakah yang hadir di istana 'pemuka agama' atau 'pengurus agama'. Pemuka agama tidak lagi perlu kemasyhuran karena tujuannya 'hanya keluhuran' sedangkan kapasitas pengurus perkumpulan agama, isi ranselnya masih aneka rasa," tutupnya.

Sumber: www.suaramedia.com




©2010 STIU Dirasat Al Hikmah
Jl. Bangka III A No.25 Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Indonesia